Biaya Perkara Nazarudin Berat Di Ongkos

12:42 PM Unknown

Arena Berita Dunia - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi III Fraksi PKS DPR RI, Aboebakar Al Habsy, menyarankan agar penegak hukum betul-betul jeli menjatuhkan putusan hukuman terhadap terdakwa kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin.

Meski demikian kata dia, semua pihak harus menghormati apapun putusan hakim terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut. Apapun putusan hakim walaupun tidak sesuai hal itu merupakan realitas yang terjadi.

“Kita harus mengormati putusan majelis hakim, mereka telah menjalankan tugas yang diembankan oleh negara. Itu adalah keadilan hukum yang harus diterima, ya kalau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, itu sebuah realitas yang tak bisa dielakkan,” ungkap Aboebakar kepada okezone, Sabtu (21/4/2012).

Memang lanjut dia, vonis yang dijatuhkan kepada Nazar empat tahun 10 bulan penjara dengan denda Rp200 juta rupiah lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni tujuh tahun dan denda Rp300 juta. Ini kata dia, dikarenakan majelis hakim menggunakan Pasal 11 UU Tipikor, bukan pasal 12 sebagaimana digunakan jaksa dalam tuntutannya.

”Sebenarnya kita harus mengingat, bahwa untuk memulangkan Nazaruddin membutuhkan biaya yang tidak kecil. Untuk carter pesawat saja butuh dana Rp4 miliar, belum lagi ongkos pengejaran yang berlangsung hingga berbulan-bulan. Jangan sampai penanganan perkara yang kita lakukan akan berat di ongkos,” jelasnya.

Bagi dia, yang paling untuk diingat ialah penanganan perkara korupsi untuk menyelesaikan kerurgian. Jangan sampai kata dia, penangan ini malah justru membebani negara.

“Ingat, bahwa filosofi penanganan perkara korupsi adalah menyelesaikan persoalan kerugian negara, nah lantas bila kegiatan yang dilakukan membuat kita tekor terus gimana. Harus disadari bahwa pada persoalan penegakan hukum selain harus memperhatikan aspek kepastian hukum harus pula memperhatikan aspek kemanfaatan,” imbuhya.

Oleh sebab itu, semangat yang harus diambil adalah bangaimana penanganan pemiskinan bagi koruptor. Sehingga rasa keadilan masyarakat terpenuhi.

”Saya kira masyarakat belum melihat semangat ini dalam putusan tersebut, belum juga terlihat semangat untuk memiskinkan para koruptor. Bisa jadi ini adalah aspek keadilan masyarakat yang sedang diharapkan,” tukasnya.



sumber

<a href="http://instaforex.com/?x=ERTY">InstaForex</a>