11:39 AM
Unknown
Arena Berita Dunia - Joko Widodo akhirnya resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Fauzi Bowo. Pria yang akrab disapa Jokowi itu resmi menjadi orang nomor satu di Ibu Kota setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.
“Hari ini kami Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan ini melantik Jokow Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Wakil Gubernur 2012-2017,” kata Gamawan, Senin (15/10/2012).
Usai membacakan draf pelantikan, Gamawan langsung menyematkan tanda jabatan kepada Jokowi-Ahok. Usai disematkan tanda jabatan, pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Gerindra ini langsung menandatangani pakta integritas.
Sebagaimana diketahui, dari hasil penghitungan suara ini, menyatakan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi sebagai pemenang dengan perolehan 2.472.130 suara, sedangkan pasangan incumbent, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli memperoleh 2.120.815 suara.
Dengan hasil tersebut, dapat dipastikan pasangan Jokowi-Ahok menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.
Berikut rekapitulasi suara pada tingkatan kota dan kabupaten DKI Jakarta.
Jakarta Barat
Foke-Nara: 474.298
Jokowi-Ahok: 577.232
Total suara sah: 1.051.530
Jakarta Timur
Foke-Nara: 611.366
Jokowi-Ahok: 695.220
Total suara sah: 1.306.586
Jakarta Selatan
Foke-Nara: 476.742
Jokowi-Basuki; 507.257
Total suara sah; 983.999
Jakarta Utara
Foke-Nara: 300.188
Jokowi-Basuki: 432.714
Total suara sah: 732.902
Jakarta Pusat
Foke-Nara: 249.427
Jokowi-Ahok: 256.529
Total suara sah: 505.956
Kabupaten Kepulauan Seribu
Foke-Nara: 8.794
Jokowi-Ahok: 3.178
Total suara sah: 11.972
Total Suara
Foke-Nara: 2.120.815
Jokowi-Ahok: 2.472.130
Total 4.592.945
Tidak sah 74.996
Total sah dan tidak sah 4.667941
“Hari ini kami Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan ini melantik Jokow Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Wakil Gubernur 2012-2017,” kata Gamawan, Senin (15/10/2012).
Usai membacakan draf pelantikan, Gamawan langsung menyematkan tanda jabatan kepada Jokowi-Ahok. Usai disematkan tanda jabatan, pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Gerindra ini langsung menandatangani pakta integritas.
Sebagaimana diketahui, dari hasil penghitungan suara ini, menyatakan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi sebagai pemenang dengan perolehan 2.472.130 suara, sedangkan pasangan incumbent, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli memperoleh 2.120.815 suara.
Dengan hasil tersebut, dapat dipastikan pasangan Jokowi-Ahok menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.
Berikut rekapitulasi suara pada tingkatan kota dan kabupaten DKI Jakarta.
Jakarta Barat
Foke-Nara: 474.298
Jokowi-Ahok: 577.232
Total suara sah: 1.051.530
Jakarta Timur
Foke-Nara: 611.366
Jokowi-Ahok: 695.220
Total suara sah: 1.306.586
Jakarta Selatan
Foke-Nara: 476.742
Jokowi-Basuki; 507.257
Total suara sah; 983.999
Jakarta Utara
Foke-Nara: 300.188
Jokowi-Basuki: 432.714
Total suara sah: 732.902
Jakarta Pusat
Foke-Nara: 249.427
Jokowi-Ahok: 256.529
Total suara sah: 505.956
Kabupaten Kepulauan Seribu
Foke-Nara: 8.794
Jokowi-Ahok: 3.178
Total suara sah: 11.972
Total Suara
Foke-Nara: 2.120.815
Jokowi-Ahok: 2.472.130
Total 4.592.945
Tidak sah 74.996
Total sah dan tidak sah 4.667941
Segudang Harapan Perubahan di Balik Jokowi - Ahok
Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki T Purnama (Ahok) hari ini akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Pelantikan ini akan menjadi sejarah baru menuju perubahan DKI Jakarta.
Lebih dari 2.000 tamu undangan akan menghadiri acara pelantikan yang akan dihelat pukul 10.00 WIB ini. Bahkan untuk menampung aspirasi pendukungnya, Jokowi harus membuat panggung rakyat di acara pelantikan tersebut.
Namun di balik pelantikan tersebut ada segunung harapan warga Jakarta terhadap pasangan tersebut. Kondisi ini mengingat banyak sekali permasalahan Jakarta yang belum dituntaskan dan tentu saja menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pasangan tersebut.
Seperti diketahui, MNC Media Research dalam pollingnya mencatat ada 10 program mendesak yang harus segera dilakukan Jokowi dan Ahok. Program paling mendesak adalah mempermudah cara mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di rumah sakit pemerintah.
“Program ini dinyatakan oleh 92,99 persen responden,” demikian salah satu hasil polling yang dilakukan pada 28 September 2012 itu.
Adapun program kerja lain yang masuk dalam urutan 10 program paling mendesak adalah merawat bangunan bersejarah, mempercepat pengurusan perizinan, pengaturan tempat bagi pedagang kaki lima, menyediakan ruang publik, membangun rumah susun bagi warga miskin, serta penanganan kemacetan dan banjir.
Program paling mendesak lainya adalah menghadirkan kembali ruang-ruang publik seperti taman, trotoar, lapangan, dan area-area terbuka untuk kebebasan ekspresi serta aktivitas di Jakarta. Program ini dipilih oleh sebanyak 85,58 persen responden.
Responden beralasan, ruang publik sudah banyak menjadi bangunan serta area parkir di setiap sudut kota Jakarta.
Akibatnya, Jakarta kehilangan gaya hidup sehatnya. Masyarakat juga tidak dapat menikmati kotanya sendiri secara bebas dan melakukan aktivitas serta nyaman untuk ditempati.
Persoalan lain yang juga dianggap mendesak adalah penanganan Banjir. Meskipun sejak 2007 lalu, pendekatan struktural Pemerintah DKI Jakarta sudah mulai difokuskan pada enam aspek, yaitu pembangunan banjir kanal, normalisasi sungai, pemeliharaan sungai, antisipasi air pasang dengan pembuatan tanggul, penataan kali dan saluran, dan pembangunan pompa, pintu air dan saringan sampah.
Terkait masalah ini, pembangunan waduk dianggap merupakan solusi yang paling mendesak untuk daerah-daerah rawan banjir di Jakarta oleh 83,72 persen responden. Selain itu, pemerintah pun harus proaktif dalam berkoordinasi dengan Pemda yang berbatasan dengan Jakarta untuk mengatasi banjir.
Persoalan transportasi juga menjadi sorotan. Kemacetan dinilai sudah menjadi pemandangan sehari-hari di hampir setiap ruas jalan ibu kota. Berbagai upaya memang telah dilakukan Pemprov DKI. Mengenai kemacetan ini, warga Jakarta menginginkan pembangun sistem transportasi yang rapi, yang memungkinkan mobilitas warga terfasilitasi dengan baik.
Mayoritas responden (85,58 persen) lebih sepakat pemerintah memfokuskan kerjanya pada peningkatan kualitas armada terlebih dahulu ketimbang mengganti atau menambah armada-armada baru seperti mengganti busway menjadi railbus, menambah jumlah armada Bus Trans Jakarta, membangun monorail, ataupun merintis MRT.
Polling melibatkan 200 responden berusia 17 tahun ke atas yang dipilih secara acak. Responden berdomisili di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan ambang kesalahan +/- 6,9 persen.(OZ)
indonesia
forex
motor balap
iklan baris
online produk
broker
otomotif
bisnis online
Lebih dari 2.000 tamu undangan akan menghadiri acara pelantikan yang akan dihelat pukul 10.00 WIB ini. Bahkan untuk menampung aspirasi pendukungnya, Jokowi harus membuat panggung rakyat di acara pelantikan tersebut.
Namun di balik pelantikan tersebut ada segunung harapan warga Jakarta terhadap pasangan tersebut. Kondisi ini mengingat banyak sekali permasalahan Jakarta yang belum dituntaskan dan tentu saja menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pasangan tersebut.
Seperti diketahui, MNC Media Research dalam pollingnya mencatat ada 10 program mendesak yang harus segera dilakukan Jokowi dan Ahok. Program paling mendesak adalah mempermudah cara mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di rumah sakit pemerintah.
“Program ini dinyatakan oleh 92,99 persen responden,” demikian salah satu hasil polling yang dilakukan pada 28 September 2012 itu.
Adapun program kerja lain yang masuk dalam urutan 10 program paling mendesak adalah merawat bangunan bersejarah, mempercepat pengurusan perizinan, pengaturan tempat bagi pedagang kaki lima, menyediakan ruang publik, membangun rumah susun bagi warga miskin, serta penanganan kemacetan dan banjir.
Program paling mendesak lainya adalah menghadirkan kembali ruang-ruang publik seperti taman, trotoar, lapangan, dan area-area terbuka untuk kebebasan ekspresi serta aktivitas di Jakarta. Program ini dipilih oleh sebanyak 85,58 persen responden.
Responden beralasan, ruang publik sudah banyak menjadi bangunan serta area parkir di setiap sudut kota Jakarta.
Akibatnya, Jakarta kehilangan gaya hidup sehatnya. Masyarakat juga tidak dapat menikmati kotanya sendiri secara bebas dan melakukan aktivitas serta nyaman untuk ditempati.
Persoalan lain yang juga dianggap mendesak adalah penanganan Banjir. Meskipun sejak 2007 lalu, pendekatan struktural Pemerintah DKI Jakarta sudah mulai difokuskan pada enam aspek, yaitu pembangunan banjir kanal, normalisasi sungai, pemeliharaan sungai, antisipasi air pasang dengan pembuatan tanggul, penataan kali dan saluran, dan pembangunan pompa, pintu air dan saringan sampah.
Terkait masalah ini, pembangunan waduk dianggap merupakan solusi yang paling mendesak untuk daerah-daerah rawan banjir di Jakarta oleh 83,72 persen responden. Selain itu, pemerintah pun harus proaktif dalam berkoordinasi dengan Pemda yang berbatasan dengan Jakarta untuk mengatasi banjir.
Persoalan transportasi juga menjadi sorotan. Kemacetan dinilai sudah menjadi pemandangan sehari-hari di hampir setiap ruas jalan ibu kota. Berbagai upaya memang telah dilakukan Pemprov DKI. Mengenai kemacetan ini, warga Jakarta menginginkan pembangun sistem transportasi yang rapi, yang memungkinkan mobilitas warga terfasilitasi dengan baik.
Mayoritas responden (85,58 persen) lebih sepakat pemerintah memfokuskan kerjanya pada peningkatan kualitas armada terlebih dahulu ketimbang mengganti atau menambah armada-armada baru seperti mengganti busway menjadi railbus, menambah jumlah armada Bus Trans Jakarta, membangun monorail, ataupun merintis MRT.
Polling melibatkan 200 responden berusia 17 tahun ke atas yang dipilih secara acak. Responden berdomisili di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan ambang kesalahan +/- 6,9 persen.(OZ)
0 comments:
Post a Comment