11:23 AM
Unknown
Menanggapi hal tersebut, Dahlan mengungkapkan akan membeberkan siapa oknum yang kerap meminta jatah pada BUMN. Sayangnya, pertemuan Dahlan dengan DPR masih harus tertunda, lantaran DPR masih reses selama dua minggu ke depan.
Akan tetapi, tiba-tiba beredar SMS yang menyebutkan beberapa inisial yang diduga memeras BUMN. SMS ini diklaim merupakan Humas Kementerian BUMN dengan nomor handphone 0812841514XX yang isinya menyebutkan inisial-inisial pemeras BUMN.
Ketika dimintai keterang terkait beberapa nama tersebut, Dahlan enggan menanggapinya. "Tanya saja ke Humasnya, saya enggak tahu. Namanya SMS, saya juga belum lihat," kata Dahlan di kantor pusat PNM, Jakarta, Selasa (30/10/2012).
Berikut isi sms yang beredar dari Humas Kementerian BUMN. "Ini Inisial Anggota DPR RI yang memeras BUMN: AK, IM, SN, NW, BS (F Golkar) PM, EV, CK (F PDIP) AR, IR, SUR (F PKS) FA (F HANURA) ALM, NAS, (F PAN) JA, SG, MJ (F PD), MUZ (F GERINDRA). Info: Humas BUMN," demikian isi SMS tersebut.
Dahlan Tantang DPR Untuk "Buka-Bukaan"
Di tengah memanasnya dugaan kerugian negara senilai Rp37 triliun di PT PLN (Persero), Menteri BUMN Dahlan Iskan yang juga mantan direktur utama (dirut) PLN menampik adanya tudingan adanya kerugian negara pada perusahaan negara yang pernah dipimpinnya tersebut.
Dahlan menilai temuan BPK tersebut hanya terkait pada persoalan inefisiensi anggaran. Tak hanya itu, Dahlan juga menantang akan membeberkan seluruh persoalan tersebut di forum resmi jika parlemen menghendakinya.
“Temuan audit BPK senilai Rp37 triliun hanya merupakan bentuk inefiiensi anggaran dan bukan pada hal yang bersifat merugikan keuangan negara,” jelas dia, Minggu (28/10/2012).
Bahkan, menurut Dahlan iskan, inefisiensi yang muncul di PLN tak hanya Rp37 triliun, inefisiensi tersebut mencapai hingga Rp60 triliun. Dia juga menampik temuan BPK terkait inefisiensi tersebut merupakan kesalahan PLN.
Sementara itu terkait permintaan DPR agar Dahlan membeberkan siapa saja anggota dewan yang dianggapnya menjadi peminta jatah kepada BUMN, Dahlan berjanji akan membeberkan persoalan tersebut di hadapan DPR jika parlemen memintanya secara resmi.(OZ)
indonesia
forex
motor balap
iklan baris
online produk
broker
otomotif
bisnis online
blog
download
artikel
klik
Dahlan menilai temuan BPK tersebut hanya terkait pada persoalan inefisiensi anggaran. Tak hanya itu, Dahlan juga menantang akan membeberkan seluruh persoalan tersebut di forum resmi jika parlemen menghendakinya.
“Temuan audit BPK senilai Rp37 triliun hanya merupakan bentuk inefiiensi anggaran dan bukan pada hal yang bersifat merugikan keuangan negara,” jelas dia, Minggu (28/10/2012).
Bahkan, menurut Dahlan iskan, inefisiensi yang muncul di PLN tak hanya Rp37 triliun, inefisiensi tersebut mencapai hingga Rp60 triliun. Dia juga menampik temuan BPK terkait inefisiensi tersebut merupakan kesalahan PLN.
Sementara itu terkait permintaan DPR agar Dahlan membeberkan siapa saja anggota dewan yang dianggapnya menjadi peminta jatah kepada BUMN, Dahlan berjanji akan membeberkan persoalan tersebut di hadapan DPR jika parlemen memintanya secara resmi.(OZ)
0 comments:
Post a Comment