11:06 AM
Unknown
“Persepsi yang muncul di anggota Badan Anggaran DPRD menolak kebijakan hibah angkutan umum. Pandangan dewan, angkutan umum itu bagian dari profit oriented,” ujar anggota Badan Anggaran DPRD Wanda Hamidah, usai mengikuti pembahasan dengan SKPD terkait perencanaan managemen anggaran transportasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Senin (29/10/2012).
Kata Wanda, penolakan ini disebabkan sejumlah faktor, di antaranya ketidakjelasan dasar hukum hibah angkutan umum dan sisi politis koalisi partai yang pada pemilukada berseberangan dengan Jokowi-Basuki. Faktor lainya yakni dinas yang diutus oleh Gubernur DKI Jakarta tidak mampu menjelaskan teknis pelaksanaannya kebijakan hibah dengan detail.
Wanda mengaku, dirinya termasuk yang menolak kebijakan hibah angkutan umum. Menurutnya, angkutan umum merupakan bagian dari bisnis transportasi yang menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, karena itu pengunaan APBD untuk membelikan angkutan kepada pengusaha secara cuma-cuma tidak relevan.
“Kami perlu gubernur menjelaskan secara langsung kebijakan hibah ini karena berbeda sekali dengan RPJMD jaman gubernur sebelumnya. Karena itu wajar sekali tadi Dinas Perhubungan sangat gagap menjelaskan dan terkesan kurang mengerti dengan konsep pimpinannya,” terangnya.
Wanda berharap pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta bisa segera terealisasi, mengingat APBD DKI Jakarta 2013 harus diketuk pada November mendatang.
Anggota Banggar lainnya, Dwi Rio Sambodo, mengakui mayoritas dewan meminta penjelasan terkait skema transportasi yang menjadi visi dan misi Gubernur DKI Jakarta yang baru.
“Penyelesaian kemacetan itu membutuhkan kontribusi pemerintah pusat. Dewan bertanya, posisi pemerintah pusat dimana saat gubernur menjabarkan kebijakan hibah, penyatuan MRT dan Monorel. Karena semua kebijakan itu membutuhkan dana besar,” jelasnya.(OZ)
0 comments:
Post a Comment